Mengembalikan Kepercayaan Terhadap Pemilu

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Demokrasi di Indonesia baru muncul pasca reformasi karena selama era Orde Baru di zaman Pemerintahan Presiden Soeharto, demokrasi ini telah dibungkam, sehingga pelaksanaan prinsip demokrasi merupakan suatu keniscayaan pada masa itu. Pasca lengsernya Pemerintah Orde baru dan digantikan era reformasi telah membuka peluang bagi rakyat Indonesia untuk turut terlibat dalam pesta demokrasi. Pelaksaan pesta demokrasi ini tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan demokrasi secara langsung karena wilayah negara Indonesia yang cukup luas terdiri atas beberapa pulau dan jumlah kepadatan penduduk yang cukup banyak, sehingga yang paling tepat adalah demokrasi secara tidak langsung. Demokrasi tidak langsung dilaksanakan melalui mekanisme perwakilan wakil rakyat yang dilaksanakan dalam pemilu secara luber dan jurdil yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Pasca reformasi telah menghasilkan pemerintahan yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu pertama kali pada tahun 1999. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan demokrasi secara tidak langsung melalui mekanisme pemilu sudah mulai dirintis di Indonesia.

             Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia telah berhasil melaksanakan 3 (tiga) kali pesta demokrasi melalui pemilu dan tahun 2014 mendatang menjadi ajang pesta demokrasi yang berikutnya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus melalui partai politik, sedangkan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak melalui partai politik melainkan perseorangan.

Menjelang Pemilu sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara luber dan jurdil. Pelaksanaan pemilu merupakan wujud konkrit dalam merealisasikan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, rakyat harus cerdas dalam menentukan pilihan, tidak perlu terpengaruh dengan janji dan iming-iming yang ditawarkan oleh segelintir calon yang ikut pemilu tanpa mengetahui track record sebelumnya. Mereka sering melanggar janji yang pernah ditawarkan karena ketika sudah duduk dikursi jabatan, sering kali lupa kepada rakyat yang diwakilinya dan lebih mengutamakan kepentingan partai politik daripada kepentingan rakyat.

Sikap dan perilaku para wakil rakyat ini telah menimbulkan konsekuensi logis pada pemilu, sikap apatisme yang timbul karena rakyat tidak percaya lagi dengan partai politik, sehingga cenderung untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu. Hal ini sangat berpengaruh pada kualitas hasil pemilu, sehingga dikhawatirkan pemerintah dan wakil rakyat yang terpilih tidak lebih baik dari hasil pemilu sebelumnya. Rakyat pesimis akan sistem demokrasi di negara Indonesia yang hanya mengedepankan sisi formalitas belaka, tanpa mengedepankan kualitas  para kontestan pemilu. Hal ini dapat kita lihat pada pemilu tahun 2009 lalu, yang banyak diramaikan para golongan elite dan para artis ternama tanpa dibarengi dengan kualitas. Golongan elit dan para artis ternama sangat mudah dilirik Partai Politik.

Salah satu faktor utama partai politik melirik para kaum elit dan artis ternama karena mereka mempunyai modal untuk dipergunakan ketika kampanye, sekaligus memainkan peranan serangan fajar dengan cara membagikan uang kepada para pemilih agar partai politiknya diharapkan bisa menang dalam pemilu. Besarnya dana kampanye yang digelontorkan oleh partai politik setiap pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efesien, sehingga perlu adanya regulasi khusus dan pengawasan yang ketat dari pihak penyelenggara pemilu. Partai politik dituntut untuk tidak melakukan praktek-praktek berupa serangan fajar menjelang pemilu serta harus bersikap kesatria dalam mengikuti pemilu, “ kalah menang adalah hal yang biasa” tidak perlu harus berjuang mati-matian untuk memaksakan kehendak seolah-olah partai yang menang telah melakukan praktek kecurangan yang berdampak pada jumlah suara, terkecuali apabila partai yang menang benar-benar terbukti curang disertai dengan bukti yang cukup.

Penyelenggaraan Pemilu mendatang harapannya bukan semata-mata demi mendapatkan kekuasaan belaka atau mempertahankan kekuasaan yang ada, tetapi untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, sehingga rakyat lah yang menentukan wakilnya untuk duduk di kursi legislatif maupun eksekutif. Para wakil rakyat ini harus mampu menyalurkan sekaligus memperjuangkan aspirasi rakyat, sehingga taraf kesejahteraan rakyat akan meningkat. Untuk mencapai tujuan ini dibutuhkan sosok yang dekat dengan rakyat dan berjiwa negarawan, tidak cukup hanya popularitas saja, tetapi kualitas dan kuantitas menjadi syarat mutlak yang utama dalam mengikuti pemilu. Apabila hal diatas dijalankan setiap partai politik, maka rakyat optimis pemilu mendatang mempunyai kualitas yang luber dan jurdil, sehingga kepercayaan rakyat Indonesia pada pemilu berangsur-angsur pulih.